Medan, 31 Juli 2026 – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyoroti sistem penghasilan kepala daerah dengan menyampaikan pandangan bahwa pejabat yang aktif turun ke lapangan seharusnya mendapatkan apresiasi berbeda. Menurut gagasan tersebut, intensitas kerja dan keterlibatan langsung dalam menangani persoalan masyarakat dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam menilai kinerja kepala daerah. Pernyataan itu membuka pembahasan mengenai bagaimana sistem penghasilan pejabat publik dapat dikaitkan dengan capaian dan tanggung jawab yang dijalankan. Kepala daerah tidak hanya dituntut menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan program benar-benar bekerja di tengah masyarakat. Karena itu, evaluasi kinerja dinilai penting untuk melihat efektivitas kepemimpinan di setiap daerah.
Turun ke lapangan menjadi salah satu cara kepala daerah mengetahui kondisi masyarakat secara langsung. Laporan administratif memang memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program, tetapi tidak selalu mampu menunjukkan seluruh persoalan yang dihadapi warga. Kunjungan langsung memungkinkan pemimpin daerah melihat kondisi jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, permukiman, hingga pelayanan publik tanpa hanya bergantung pada laporan bawahan. Dialog dengan masyarakat juga dapat membuka informasi mengenai masalah yang sebelumnya tidak masuk dalam agenda pemerintah. Temuan tersebut kemudian dapat menjadi bahan untuk memperbaiki kebijakan maupun mempercepat penyelesaian persoalan.
Namun, intensitas kunjungan lapangan tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan seorang kepala daerah. Pemimpin yang sering berada di tengah masyarakat tetap harus menunjukkan bahwa kunjungan tersebut menghasilkan keputusan dan perbaikan nyata. Indikator seperti kualitas pelayanan publik, penurunan kemiskinan, pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, penciptaan kesempatan kerja, serta penyelesaian pengaduan masyarakat dapat menjadi bagian dari penilaian. Dengan demikian, aktivitas lapangan perlu dihubungkan dengan hasil yang dapat diukur. Penilaian berbasis kinerja juga harus memiliki standar yang jelas agar tidak berubah menjadi sekadar penilaian terhadap popularitas seorang pejabat.
Gagasan membedakan penghasilan berdasarkan kinerja juga membutuhkan mekanisme yang transparan apabila hendak diterapkan. Pemerintah perlu menentukan indikator yang berlaku secara adil terhadap kepala daerah dengan karakter wilayah berbeda. Memimpin daerah kepulauan, kawasan perkotaan padat, wilayah perbatasan, dan kabupaten dengan jarak antarkecamatan yang jauh memiliki tingkat kesulitan berbeda. Beban fiskal dan persoalan sosial setiap daerah juga tidak sama. Karena itu, sistem penilaian harus mampu mempertimbangkan kompleksitas wilayah sekaligus tetap memiliki ukuran yang dapat dibandingkan.
Aspek pengawasan menjadi penting apabila insentif dikaitkan dengan capaian kinerja. Data yang digunakan harus dapat diverifikasi dan tidak hanya berasal dari laporan pemerintah daerah sendiri. Evaluasi dapat memanfaatkan indikator pelayanan, realisasi program, hasil pemeriksaan, hingga tingkat penyelesaian persoalan yang dilaporkan masyarakat. Penggunaan data yang terbuka dapat membantu publik memahami alasan seorang kepala daerah memperoleh penilaian tertentu. Transparansi juga diperlukan untuk mencegah sistem insentif menjadi ruang baru bagi penilaian subjektif.
Di sisi lain, jabatan kepala daerah merupakan amanah publik sehingga pelayanan kepada masyarakat pada dasarnya menjadi bagian dari kewajiban, bukan aktivitas tambahan. Kunjungan ke lapangan merupakan salah satu metode untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Karena itu, perdebatan mengenai perbedaan gaji perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas mengenai reformasi sistem penghargaan dan evaluasi pejabat. Insentif dapat digunakan untuk mendorong kinerja, tetapi kewajiban dasar tetap harus dipenuhi seluruh kepala daerah. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan berkualitas tanpa bergantung pada ada atau tidaknya tambahan penghasilan bagi pejabat.
Pernyataan Bobby juga dapat membuka diskusi mengenai efektivitas belanja untuk pejabat daerah. Penghasilan kepala daerah sebaiknya memiliki hubungan yang jelas dengan tanggung jawab, risiko, serta standar kinerja yang ditetapkan. Apabila sistem berbasis kinerja dikembangkan, indikator harus lebih menekankan hasil daripada aktivitas seremonial. Jumlah kunjungan lapangan dapat menjadi salah satu data, tetapi dampak setelah kunjungan jauh lebih penting untuk diperiksa. Kepala daerah yang menemukan persoalan di lapangan kemudian mampu menyelesaikannya tentu memberikan nilai berbeda dibandingkan kunjungan yang tidak menghasilkan tindak lanjut.
Pandangan Bobby Nasution bahwa gaji kepala daerah yang rajin turun ke lapangan seharusnya berbeda pada akhirnya memunculkan pembahasan mengenai bagaimana pemerintah memberikan penghargaan terhadap kinerja pejabat publik. Gagasan tersebut membutuhkan ukuran objektif agar aktivitas lapangan benar-benar mencerminkan kualitas kepemimpinan dan bukan sekadar frekuensi kunjungan. Capaian pembangunan, kualitas pelayanan, pengelolaan anggaran, serta respons terhadap kebutuhan masyarakat dapat menjadi bagian dari evaluasi yang lebih menyeluruh. Sistem yang transparan dan berbasis hasil berpotensi mendorong kepala daerah bekerja lebih efektif. Pada akhirnya, ukuran terpenting bukan seberapa sering seorang pemimpin terlihat di lapangan, melainkan seberapa besar kehadirannya menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.