Jakarta, 2 September 2026 – Kementerian Koperasi (Kemenkop) kembali mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan negara setelah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyambut baik hasil pemeriksaan tersebut dan menyebut pencapaian WTP merupakan hasil kerja seluruh jajaran kementerian dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara akuntabel. Opini tersebut menunjukkan laporan keuangan Kemenkop dinilai telah disajikan secara wajar berdasarkan ketentuan dan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Ferry menilai pencapaian tersebut juga menjadi tanggung jawab bagi kementerian untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pada periode berikutnya. Menurutnya, penggunaan anggaran tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif, tetapi harus menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata bagi koperasi dan masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran akan terus diperkuat agar setiap program berjalan sesuai tujuan. Kemenkop juga berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi pemeriksaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
Pencapaian WTP menjadi salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah karena BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang disampaikan kementerian dan lembaga setiap tahun. Pemeriksaan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan hingga kecukupan pengungkapan informasi keuangan. Efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses pemeriksaan. Dengan memperoleh WTP, Kemenkop dinilai mampu menyajikan laporan keuangannya secara wajar dalam seluruh hal yang material sesuai kerangka pelaporan yang berlaku. Meski demikian, opini WTP bukan berarti seluruh proses pengelolaan anggaran tidak memiliki ruang untuk diperbaiki. Rekomendasi yang muncul dari proses pemeriksaan tetap harus ditindaklanjuti agar kelemahan administrasi maupun pengendalian dapat diselesaikan. Ferry meminta seluruh unit kerja menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Konsistensi tersebut diperlukan agar pencapaian WTP dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, Kemenkop mencatat realisasi anggaran sekitar Rp1,006 triliun dari pagu efektif sekitar Rp1,153 triliun. Tingkat penyerapan tersebut berada pada kisaran 87,25 persen hingga akhir Desember 2025. Sebagian besar satuan kerja di tingkat pusat juga mampu mencatatkan tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi. Realisasi anggaran digunakan untuk menjalankan berbagai program pemberdayaan koperasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha, serta agenda strategis pemerintah yang melibatkan sektor koperasi. Pemerintah menilai kualitas belanja harus menjadi perhatian selain tingkat penyerapan karena anggaran yang terealisasi perlu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Setiap unit kerja karena itu diminta memastikan pelaksanaan program memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi terhadap hasil program juga diperlukan untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran telah menghasilkan perubahan sesuai target yang ditetapkan. Pendekatan tersebut diharapkan membuat pengelolaan keuangan tidak sekadar berorientasi pada besarnya anggaran yang terserap.
Ferry menilai capaian WTP merupakan hasil kolaborasi seluruh unit di lingkungan Kemenkop yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan anggaran. Pengelolaan keuangan pemerintah memiliki proses panjang sehingga kualitas laporan akhir sangat bergantung pada kedisiplinan administrasi sejak awal tahun anggaran. Setiap transaksi harus memiliki dokumen pendukung yang lengkap dan dicatat berdasarkan klasifikasi yang sesuai. Pengelolaan aset negara juga membutuhkan perhatian karena menjadi salah satu komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah. Kesalahan pencatatan maupun ketidaksesuaian data antarunit dapat memengaruhi kualitas laporan apabila tidak segera diselesaikan. Karena itu, rekonsiliasi data perlu dilakukan secara berkala dan tidak hanya menjelang pemeriksaan BPK. Pengawasan internal juga harus berjalan selama pelaksanaan program agar persoalan dapat ditemukan sebelum berkembang menjadi temuan yang lebih besar. Kemenkop ingin budaya akuntabilitas tersebut menjadi bagian dari aktivitas setiap unit kerja dan bukan sekadar persiapan ketika menghadapi audit.
Sistem pengendalian internal menjadi salah satu aspek yang terus diperkuat untuk menjaga kualitas pengelolaan anggaran. Pengawasan dibutuhkan sejak proses perencanaan agar program yang mendapatkan alokasi dana memiliki tujuan, kebutuhan, dan indikator keberhasilan yang jelas. Ketika kegiatan mulai berjalan, pengendalian diperlukan untuk memastikan belanja dilakukan sesuai perencanaan serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan internal juga dapat membantu menemukan potensi kesalahan administrasi lebih awal sehingga koreksi dapat dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Kemenkop mendorong setiap unit memahami bahwa pengelolaan anggaran merupakan tanggung jawab bersama dan tidak hanya berada pada bagian keuangan. Pejabat pembuat komitmen, pengelola kegiatan, bendahara, hingga pimpinan unit memiliki peran masing-masing dalam menjaga akuntabilitas. Koordinasi antarfungsi menjadi penting terutama ketika kementerian menjalankan program berskala besar yang melibatkan pemerintah daerah maupun berbagai mitra. Sistem yang kuat diharapkan dapat menjaga kualitas pengelolaan meskipun jumlah program dan anggaran mengalami peningkatan.
Salah satu agenda besar Kemenkop adalah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang membutuhkan dukungan tata kelola kuat karena pelaksanaannya menjangkau wilayah Indonesia secara luas. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan melalui kelembagaan koperasi. Skala program yang besar membuat transparansi serta pengawasan menjadi semakin penting agar dukungan pemerintah benar-benar digunakan sesuai peruntukan. Kemenkop perlu memastikan mekanisme pendampingan, pengembangan usaha, pembiayaan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah memiliki prosedur yang jelas. Setiap koperasi juga perlu memiliki kemampuan administrasi dan pengelolaan keuangan yang memadai agar kegiatan usahanya dapat berkembang secara sehat. Pemerintah tidak ingin koperasi hanya terbentuk secara administratif tanpa memiliki kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, penguatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi menjadi bagian penting setelah kelembagaan terbentuk. Akuntabilitas pada tingkat kementerian diharapkan dapat diteruskan sampai pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kemenkop juga terus mendorong keterlibatan koperasi dalam berbagai ekosistem ekonomi nasional. Salah satunya melalui integrasi koperasi dengan program Makan Bergizi Gratis yang membuka peluang bagi koperasi untuk memasok berbagai kebutuhan bahan pangan. Keterlibatan tersebut dapat menciptakan pasar yang lebih luas bagi produk anggota sekaligus memperkuat rantai pasok lokal. Namun, kesempatan ekonomi tersebut harus didukung tata kelola profesional agar koperasi mampu memenuhi standar kualitas, kuantitas, kontinuitas pasokan, dan administrasi. Pemerintah perlu memastikan koperasi yang terlibat memiliki kapasitas usaha sesuai kebutuhan sehingga tidak menghadapi persoalan ketika menerima permintaan dalam jumlah besar. Pengawasan terhadap penggunaan dukungan pemerintah juga harus dilakukan secara transparan agar program tidak menimbulkan persoalan baru. Koperasi yang memiliki tata kelola baik berpeluang berkembang menjadi lembaga ekonomi yang semakin mandiri tanpa terus bergantung kepada bantuan pemerintah. Penguatan tersebut menjadi salah satu sasaran penting dari penggunaan anggaran Kemenkop.
Opini WTP juga memiliki arti penting terhadap kepercayaan publik karena anggaran kementerian berasal dari keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi penggunaan anggaran memungkinkan publik mengetahui bagaimana dana digunakan untuk menjalankan program dan mencapai target pembangunan. Namun, keberhasilan pengelolaan keuangan tidak dapat hanya dinilai berdasarkan opini audit karena masyarakat juga membutuhkan bukti bahwa program pemerintah memberikan hasil nyata. Kemenkop karena itu perlu menghubungkan kualitas administrasi dengan efektivitas program pemberdayaan koperasi. Indikator seperti peningkatan usaha anggota, pertumbuhan transaksi, akses pembiayaan, pembukaan lapangan pekerjaan, serta keberlanjutan koperasi dapat menjadi bagian dari evaluasi. Semakin besar manfaat yang dihasilkan dari setiap anggaran, semakin tinggi pula kualitas belanja pemerintah. Pendekatan berbasis hasil tersebut dapat membantu kementerian menentukan program yang perlu diperluas maupun kegiatan yang harus diperbaiki. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja dapat berjalan secara bersamaan.
BPK memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan yang dilakukan secara independen. Rekomendasi hasil pemeriksaan memberikan kesempatan bagi kementerian untuk memperbaiki kelemahan yang masih ditemukan dalam proses administrasi maupun pengendalian. Kemenkop perlu memastikan setiap rekomendasi memiliki penanggung jawab dan target penyelesaian sehingga tindak lanjut tidak berlangsung terlalu lama. Pemantauan internal dapat dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan penyelesaian rekomendasi tersebut. Apabila terdapat persoalan yang membutuhkan perubahan prosedur, kementerian dapat melakukan perbaikan sistem agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi. Langkah tersebut lebih efektif dibandingkan menyelesaikan persoalan secara individual tanpa memperbaiki penyebab dasarnya. Evaluasi juga dapat digunakan untuk memperkuat kompetensi pegawai yang menangani perencanaan, pengadaan, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan. Dengan sistem yang semakin matang, kualitas laporan dapat dipertahankan meskipun struktur program kementerian berkembang.
Capaian WTP atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 selanjutnya menjadi modal bagi Kemenkop untuk memasuki periode pengelolaan anggaran berikutnya dengan standar akuntabilitas yang semakin tinggi. Tantangan kementerian akan meningkat seiring besarnya agenda penguatan koperasi yang menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Program berskala nasional membutuhkan perencanaan yang matang agar anggaran tidak tersebar pada kegiatan yang memiliki dampak terbatas. Kementerian perlu menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan koperasi serta potensi ekonomi setiap daerah sehingga intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Data koperasi yang akurat menjadi salah satu fondasi karena keputusan anggaran harus berdasarkan kondisi nyata dan bukan sekadar target administratif. Digitalisasi dapat membantu meningkatkan kualitas data sekaligus memudahkan pengawasan pelaksanaan program dari tingkat pusat. Sistem tersebut juga dapat digunakan untuk memantau perkembangan koperasi setelah memperoleh dukungan pemerintah. Dengan pendekatan berbasis data, efektivitas penggunaan anggaran diharapkan semakin mudah diukur dan dipertanggungjawabkan.
Ferry Juliantono menempatkan pencapaian WTP bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai standar yang harus terus dijaga dalam menjalankan program kementerian. Seluruh jajaran diharapkan mempertahankan disiplin pengelolaan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada koperasi di berbagai daerah. Pengawasan internal akan terus dibutuhkan untuk memastikan program dilaksanakan sesuai aturan dan tidak menimbulkan penyimpangan. Pada saat yang sama, tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memastikan kualitas tata kelola di tingkat kementerian diterapkan dalam setiap program yang melibatkan koperasi sebagai penerima manfaat maupun mitra pelaksana. Transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting ketika program pemerintah memiliki cakupan besar dan melibatkan anggaran publik. Kemenkop berharap pengelolaan keuangan yang baik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan pemberdayaan koperasi. Raihan WTP Tahun Anggaran 2025 pun menjadi pijakan untuk menjaga keseimbangan antara tertib administrasi, kualitas belanja, dan manfaat nyata bagi penguatan ekonomi rakyat.