Jakarta, 19 November 2026 – Seorang ketua adat asal Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah menyoroti persoalan tuduhan pembakaran hutan dan lahan yang kerap diarahkan kepada masyarakat adat. Permohonan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap penerapan aturan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan praktik pengelolaan lahan secara tradisional. Pemohon memandang bahwa masyarakat adat memiliki hubungan historis dan budaya dengan kawasan hutan serta lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian komunitas masih menjalankan metode pengelolaan lahan berdasarkan pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, praktik tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum ketika dianggap berkaitan dengan aktivitas pembakaran yang dilarang. Melalui pengujian di MK, pemohon berharap terdapat kejelasan mengenai perlindungan hak masyarakat adat sekaligus batas penerapan ketentuan hukum terkait karhutla.
Persoalan yang disampaikan ketua adat Barito Utara memperlihatkan adanya tantangan dalam membedakan praktik pengelolaan lahan tradisional dengan tindakan pembakaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Di sejumlah wilayah Kalimantan, kegiatan pertanian masyarakat adat memiliki tata cara tersendiri yang berkaitan dengan kondisi alam, siklus tanam, dan aturan komunitas setempat. Sebagian praktik tersebut melibatkan penggunaan api secara terbatas, meskipun penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum serta risiko kebakaran yang dapat meluas. Ketika terjadi karhutla, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak dapat menghadapi pemeriksaan atau dugaan keterlibatan apabila terdapat indikasi aktivitas pembakaran. Pemohon menilai situasi seperti ini perlu disikapi secara hati-hati agar penegakan hukum tidak menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat adat. Karena itu, pembuktian mengenai penyebab kebakaran, lokasi kejadian, dan pihak yang bertanggung jawab menjadi aspek penting dalam setiap proses hukum.
Dalam kerangka hukum nasional, pengaturan mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, sedangkan ayat (2) mengatur bahwa penerapan larangan tersebut harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Penjelasan ketentuan tersebut memuat batasan mengenai pembakaran lahan berdasarkan kearifan lokal, termasuk luas lahan paling banyak dua hektare per kepala keluarga dan ketentuan pencegahan penjalaran api. Keberadaan pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan berupaya mempertimbangkan praktik tradisional tanpa mengabaikan perlindungan terhadap ekosistem. Meski demikian, penerapannya dapat menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama ketika masyarakat adat dan aparat penegak hukum memiliki pandangan berbeda mengenai pemenuhan persyaratan. Persoalan itulah yang menjadi bagian penting dalam pembahasan hubungan antara perlindungan masyarakat adat dan upaya pencegahan kebakaran hutan.
Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi menjadi jalur hukum untuk menilai apakah suatu ketentuan bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Dalam perkara yang berkaitan dengan masyarakat adat, hakim perlu mempertimbangkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak konstitusional masyarakat. Kedua kepentingan tersebut memerlukan keseimbangan agar perlindungan budaya tidak mengurangi upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara perlu memperhatikan argumentasi pemohon, dasar hukum yang dipersoalkan, serta kemungkinan dampak putusan terhadap kebijakan penanggulangan karhutla.
Permohonan ketua adat Barito Utara turut mengangkat persoalan lebih luas mengenai perlunya pendekatan yang tepat dalam penegakan hukum lingkungan di wilayah masyarakat adat. Pencegahan karhutla tetap menjadi kepentingan penting karena kebakaran dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan akibat asap, serta kerugian ekonomi bagi masyarakat. Namun, penegakan hukum juga perlu dilakukan berdasarkan bukti yang memadai agar seseorang tidak dianggap bertanggung jawab hanya karena tinggal atau beraktivitas di kawasan yang mengalami kebakaran. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga adat memiliki ruang untuk memperkuat komunikasi mengenai aturan pembukaan lahan serta penerapan praktik pertanian yang aman. Sementara itu, proses pengujian di MK diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap persoalan konstitusional yang diajukan pemohon. Putusan Mahkamah nantinya akan menjadi bagian penting dalam menentukan bagaimana perlindungan hak masyarakat adat dan kewajiban menjaga lingkungan dapat diterapkan secara seimbang dalam sistem hukum Indonesia.