Surabaya, 8 November 2026 – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Suroboyo Bergerak (ASAB) bersama kelompok Srikandi Surabaya menggelar demonstrasi di kawasan Taman Apsari, depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (8/11/2026). Aksi tersebut diwarnai pembagian pembalut kepada sejumlah polisi wanita (Polwan) sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pajak barang kebutuhan perempuan. Selain menyampaikan aspirasi melalui orasi, massa membawa lima tuntutan terkait kepemimpinan nasional, lingkungan, anggaran negara, tata kelola pemerintahan, dan peran militer di ruang sipil.
Demonstrasi berlangsung dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, tenaga medis, akademisi, hingga kalangan profesional. Koordinator Umum ASAB, Kardono Setyorakhmadi, memperkirakan sekitar 200 orang mengikuti kegiatan tersebut. Massa menyampaikan aspirasi melalui pembacaan puisi, pertunjukan musik, seni teatrikal, dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Aparat kepolisian turut melakukan pengamanan di sekitar Gedung Negara Grahadi untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi ketika peserta aksi membagikan pembalut kepada Polwan yang sedang bertugas. Juru Bicara ASAB, Putri Bunga, menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan simbol protes terhadap pengenaan pajak pada kebutuhan dasar perempuan. Sejumlah Polwan kemudian menawarkan bunga mawar merah kepada demonstran sebagai bentuk pendekatan humanis. Namun, pemberian bunga tersebut ditolak massa dengan alasan ingin menjaga independensi gerakan agar tidak dianggap sebagai kegiatan bersama aparat.
Dalam tuntutan pertama, demonstran mendesak evaluasi kepemimpinan nasional, termasuk menyerukan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan. Massa menilai pemerintah belum mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi, lingkungan, dan pelayanan publik secara memadai. Tuntutan kedua berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dinilai membutuhkan langkah lebih serius. Mereka meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab, serta memulihkan hak masyarakat terdampak.
Tuntutan ketiga menyasar penggunaan anggaran negara untuk sejumlah program yang dianggap tidak tepat sasaran. Massa mengkritik program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa, dan pembentukan satuan teritorial yang dinilai membutuhkan evaluasi penggunaan anggaran. Tuntutan keempat berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk transparansi keuangan, pemberantasan korupsi, serta penanganan tekanan ekonomi. Demonstran berharap kebijakan pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Sementara itu, tuntutan kelima berkaitan dengan penolakan terhadap tindakan represif dan perluasan peran militer dalam urusan sipil. Massa meminta pemerintah memastikan kebebasan berekspresi tetap terlindungi serta menjaga pembagian kewenangan antara lembaga pertahanan dan institusi sipil. Kardono menjelaskan bahwa aksi tersebut tidak secara khusus ditujukan untuk meminta audiensi dengan pejabat pemerintah daerah. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat sekaligus masyarakat luas melalui ruang publik dan media sosial.
Aksi di kawasan Taman Apsari berlangsung dengan pendekatan damai melalui berbagai pertunjukan seni dan penyampaian pendapat. Penyelenggara memilih kegiatan yang terpusat di satu lokasi tanpa melakukan perjalanan massa atau long march demi mempertimbangkan keamanan peserta. Demonstrasi tersebut menjadi ruang bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan nasional. Aspirasi yang disampaikan diharapkan memperoleh tanggapan dari pihak terkait melalui dialog dan mekanisme demokrasi yang berlaku.