Jakarta, 16 November 2026 – Petani kelapa sawit meminta agar rencana pungutan ekspor yang berkaitan dengan kebijakan DSI ditunda menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak fenomena El Nino pada sektor perkebunan. Permintaan tersebut muncul karena kondisi cuaca yang lebih kering berpotensi menekan produktivitas tanaman sekaligus meningkatkan biaya pengelolaan kebun. Para petani menilai tambahan beban dalam rantai perdagangan sawit perlu dipertimbangkan secara hati-hati ketika sektor perkebunan menghadapi ketidakpastian produksi. Meskipun pungutan ekspor umumnya dikenakan pada kegiatan perdagangan keluar negeri, dampaknya dapat memengaruhi harga pembelian tandan buah segar di tingkat petani. Oleh karena itu, penundaan kebijakan dipandang sebagai salah satu langkah untuk menjaga kemampuan ekonomi pekebun selama menghadapi tekanan iklim.
Fenomena El Nino dapat menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk kawasan sentra produksi kelapa sawit. Kondisi kekeringan yang berlangsung lama berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman, pembentukan buah, dan produktivitas perkebunan pada periode berikutnya. Selain itu, keterbatasan air dapat meningkatkan risiko kebakaran lahan, terutama pada kawasan dengan karakteristik tanah yang rentan mengalami kekeringan. Petani juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjaga kondisi kebun, melakukan pemeliharaan, serta mengantisipasi gangguan produksi. Dampak perubahan iklim tersebut menjadi perhatian karena sebagian petani kecil memiliki kemampuan keuangan yang terbatas untuk menghadapi penurunan hasil panen.
Permintaan penundaan pungutan ekspor juga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap perubahan harga tandan buah segar yang diterima petani. Dalam rantai industri sawit, harga pembelian hasil perkebunan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk harga minyak sawit mentah di pasar internasional, biaya pengolahan, dan kebijakan perdagangan. Apabila pungutan tambahan meningkatkan biaya ekspor, sebagian pelaku industri berpotensi melakukan penyesuaian harga pembelian bahan baku. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan lebih besar kepada petani yang sudah menghadapi risiko penurunan produksi akibat cuaca ekstrem. Karena itu, petani berharap pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap seluruh rantai pasok, bukan hanya terhadap penerimaan atau kebutuhan pendanaan sektor industri.
Di sisi lain, kebijakan pungutan ekspor pada komoditas sawit memiliki hubungan dengan berbagai program pengembangan industri dan keberlanjutan sektor perkebunan. Dana yang dihimpun melalui mekanisme tertentu dapat digunakan untuk mendukung program yang telah ditetapkan pemerintah, termasuk peningkatan produktivitas dan penguatan industri hilir. Namun, pelaksanaan kebijakan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pendanaan dan kemampuan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap waktu penerapan, besaran pungutan, serta potensi pengaruhnya terhadap harga di tingkat petani. Dialog dengan organisasi pekebun, perusahaan pengolahan, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi penting agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada kelompok yang paling rentan.
Desakan penundaan pungutan ekspor DSI menunjukkan bahwa persoalan perubahan iklim dan kebijakan perdagangan memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan usaha perkebunan sawit. Petani membutuhkan kepastian kebijakan agar dapat merencanakan kegiatan produksi, mengelola biaya, dan mempertahankan pendapatan di tengah ancaman El Nino. Selain mempertimbangkan penundaan pungutan, pemerintah juga diharapkan memperkuat pendampingan teknis, mitigasi kebakaran, dan dukungan peningkatan produktivitas bagi pekebun kecil. Kejelasan mengenai ketentuan serta jadwal penerapan kebijakan diperlukan untuk mencegah ketidakpastian dalam kegiatan perdagangan sawit. Dengan mempertimbangkan kondisi iklim dan kemampuan ekonomi petani, kebijakan sektor sawit diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri, keberlanjutan produksi, dan kesejahteraan masyarakat perkebunan.